KAMPAR – KORAN-PRABOWO.COM
Kabupaten Kampar tengah menghadapi dinamika politik yang menarik dengan munculnya fenomena “dua matahari kembar” dalam pemerintahan daerah. Ahmad Yuzar, Bupati Kampar terpilih, kini berhadapan dengan bayang-bayang mantan Pj Bupati Kampar yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), Hambali.
Hambali, yang pernah menjadi atasan Yuzar dalam birokrasi, kini masih menunjukkan dominasi dalam pemerintahan. Dengan jaringan yang kuat dan pengaruh yang masih mengakar, Hambali dikabarkan tetap ingin bertahan sebagai Sekda Kampar hingga lima tahun ke depan. Sementara itu, Yuzar menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa dirinya memiliki kendali penuh sebagai kepala daerah.
Situasi ini memicu spekulasi bahwa ada dua pusat kekuasaan yang berjalan beriringan namun tidak selalu sejalan. Hambali, dengan jejaring dan loyalisnya, dikabarkan masih memiliki kendali atas berbagai kebijakan daerah. Bahkan, ia secara terbuka memperingatkan pihak-pihak yang ingin menggoyahkan posisinya.
Hambali: “Jangan Coba-Coba Mengacau di Kampar”
Menurut sumber yang dekat dengan Hambali, mantan Pj Bupati itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan lengser dengan mudah. “Jangan coba-coba mengacau di Kampar,” ucapnya, mengisyaratkan bahwa ia siap menghadapi siapa saja yang berusaha menyingkirkannya dari jabatan Sekda.
Sementara itu, Hambali juga disebut memiliki hubungan erat dengan beberapa tokoh penting, termasuk Zamhur, adik kandung Bupati Yuzar. Kedekatan ini dinilai semakin menguatkan posisinya, karena memungkinkan berbagai kebijakan tetap berada dalam kendalinya.
Tak hanya itu, Hambali juga dikabarkan memiliki kedekatan dengan politisi perempuan Zumrotun, yang disebut-sebut mendapat banyak keuntungan dari proyek pembangunan dan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir). Dukungan dari berbagai pihak ini membuatnya semakin percaya diri bahwa posisinya sulit digoyahkan.
Ketua DPP Elang 3 Hambalang Provinsi Riau, Pebriyan Winaldi, Angkat Bicara
Menanggapi dinamika politik ini, Ketua DPP Elang 3 Hambalang Provinsi Riau, Pebriyan Winaldi, menegaskan bahwa tidak boleh ada kekuatan yang menghambat jalannya pemerintahan yang sah di Kampar.
“Pemerintahan yang baik harus dijalankan sesuai dengan aturan. Tidak boleh ada pihak yang merasa lebih berkuasa dari kepala daerah yang dipilih oleh rakyat,” ujar Pebriyan Winaldi.
Ia juga menambahkan bahwa sebagai pemimpin definitif, Ahmad Yuzar memiliki hak penuh untuk menentukan arah kebijakan dan memilih tim yang sejalan dengan visi-misinya.
“Kami mendukung penuh pemerintahan yang sah dan mengimbau semua pihak untuk tidak bermain di balik layar demi kepentingan pribadi. Kampar butuh pemimpin yang tegas dan berani, bukan yang berada dalam bayang-bayang masa lalu,” tegasnya.
Pernyataan ini semakin memperkuat wacana bahwa Yuzar harus segera mengambil langkah strategis dalam mengatur pemerintahannya tanpa intervensi dari pihak lain.
Yuzar di Persimpangan: Tunjukkan Otoritas atau Bertahan dalam Bayangan?
Meski Hambali merasa posisinya aman, secara hukum, kewenangan untuk mengganti Sekda tetap berada di tangan Bupati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 91 menyatakan bahwa kepala daerah memiliki hak untuk mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian Sekretaris Daerah.
Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa seorang Sekda dapat diganti apabila dianggap tidak lagi sejalan dengan kebijakan kepala daerah. Artinya, secara hukum, Yuzar memiliki kartu truf untuk mengganti Hambali jika ia menginginkannya.
Namun, pertanyaannya, apakah Yuzar berani mengambil langkah tegas untuk menunjukkan otoritasnya? Ataukah ia akan tetap membiarkan Hambali memainkan peran besar di balik layar?
Dinamika politik birokrasi di Kampar masih menjadi ajang tarik-menarik kekuatan. Publik menunggu apakah Yuzar akan berdiri sebagai matahari tunggal atau terus berbagi cahaya dengan Hambali dalam pemerintahan daerah.
