BANGKINANG – KORAN-PRABOWO.COM
Elang 3 Hambalang dengan penuh keseriusan memohon perhatian dari Bapak Presiden Prabowo, melalui perantara Jaksa Agung, untuk segera dilaksanakan pemeriksaan menyeluruh terkait pengelolaan serta aktivitas yang dijalankan oleh PT. Pedasa Enam Utama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berlokasi di Riau. Permohonan ini disampaikan pada hari Sabtu, 5 Juli 2025.
Diketahui bahwa izin yang diberikan kemungkinan tidak memenuhi standar yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Lebih lanjut, terdapat dugaan kuat bahwa pihak terkait telah memanfaatkan lahan dengan mengabaikan proses perizinan yang seharusnya, sehingga tidak sesuai dengan aturan dan tata cara yang berlaku.
“Guna mencegah tindakan masyarakat yang melanggar hukum, diharapkan agar Jaksa Agung segera melakukan audit terhadap PT. Pedasa yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga puluhan triliun”, Ungkapnya
Harapanya, Dengan penuh semangat dan sesuai arahan yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato-pidatonya, kita semua diharapkan untuk berperan aktif dalam melaporkan tindakan korupsi. Tindakan ini sangat penting karena telah merugikan negara kita selama bertahun-tahun. Mari kita bersama-sama berjuang demi masa depan yang lebih baik!
“PT. Pedasa Enam Utama telah beberapa kali dilaporkan oleh masyarakat atas dugaan tindakan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Dengan demikian, diharapkan aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Agung, dapat bertindak tanpa adanya kepentingan tersembunyi dan segera melakukan pemeriksaan terhadap PT. Pedasa Enam Utama”, Tegas disampaikan oleh Pebriyan Winaldi kepada awak media di Kota Pekanbaru dalam wawancara di Kantor DPP Elang 3 Hambalang, Provinsi Riau.
Meskipun ribuan hektar telah disita hingga saat ini, kami merasa langkah tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan oleh adanya dugaan manipulasi dan kolusi dalam proses perizinan PT. Pedasa Enam Utama. Dugaan korupsi yang mencapai puluhan triliun sangat penting untuk segera dikembalikan kepada negara. Kami mendesak agar Jaksa Agung segera melakukan pemeriksaan terkait hal ini.(Red)
