PEKANBARU — KORAN-PRABOWO.COM
Ketua Elang 3 Hambalang Riau, Pebriyan Winaldi, tampil lantang mendukung langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan kawasan hutan dan membongkar jaringan mafia hutan yang selama ini menggerogoti kekayaan negara.
Pebriyan menegaskan bahwa keberanian Presiden Prabowo mengungkap adanya perlawanan dari korporasi, oligarki, hingga preman bayaran terhadap kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) adalah bukti nyata bahwa negara sedang berhadapan langsung dengan kejahatan terorganisir yang telah berlangsung puluhan tahun.
Menurutnya, apa yang disebut Presiden Prabowo sebagai “serakahnomics” bukan sekadar istilah, melainkan potret nyata praktik keserakahan yang menjadikan hutan negara sebagai ladang bisnis ilegal, dengan melibatkan jaringan kuat yang tak jarang dilindungi oleh oknum pejabat.
“Di Riau, perlawanan itu sangat nyata. Banyak perkebunan ilegal di kawasan hutan yang selama ini dikuasai mafia dan oligarki. Saat negara hadir untuk mengambil kembali haknya, mereka melawan,” tegas Pebriyan.
Ia menilai, besarnya perlawanan tersebut menjadi alasan kuat perlunya penambahan personel Satgas PKH, khususnya di wilayah Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah rawan konflik agraria dan perambahan hutan.
Lebih jauh, Pebriyan mengingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti pada penyitaan lahan semata. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap dan memenjarakan para aktor utama mafia hutan, bukan hanya menyita hasil kejahatan mereka.
“Jangan hanya lahannya yang disita. Mafia hutannya harus ditangkap. Kalau tidak, negara akan terus dipermainkan dan kejahatan ini akan berulang,” ujarnya tegas.
Elang 3 Hambalang Riau, kata Pebriyan, berdiri tegak di belakang Presiden Prabowo dalam upaya mengembalikan kedaulatan negara atas kawasan hutan. Ia menegaskan bahwa momentum ini harus dijaga agar tidak berhenti di tengah jalan akibat tekanan politik, lobi kekuasaan, maupun intimidasi dari para pemodal besar.
“Negara tidak boleh kalah oleh mafia. Ini soal masa depan hutan, keadilan bagi rakyat, dan wibawa hukum,” pungkasnya.***MDn
