PEKANBARU – KORAN-PRABOWO.COM
Komisi III DPRD Provinsi Riau mengadakan rapat kerja terkait kerjasama Build Operate Transfer (BOT) dalam pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru, di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Riau, Rabu (8/1/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Edi Basri, didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Riau Eva Yuliana, serta Anggota III DPRD Provinsi Riau, yaitu Sofyan, Diski, Imustiar, dan Abdullah.
Hadir dalam rapat kerja ini, General Manajer Hotel Aryaduta Pekanbaru Dhani Harry P beserta jajarannya, serta Plt. Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau Mohd. Firdaus beserta jajarannya.
Dalam pembahasan, disoroti PAD yang diserahkan oleh Hotel Aryaduta yang dibawahi oleh Lippo Group ke kas Pemerintah Provinsi Riau hanya sejumlah 200 juta, sedangkan tercatat omset sepanjang tahun 2024 mencapai 35 Miliar.
Menanggapi hal ini, GM Aryaduta General Manajer Hotel Aryaduta Pekanbaru Dhani Harry P mengaku tidak memiliki wewenang untuk menjelaskan lebih detail.
“Kami yakin perusahaan ini (Lippo Group) memiliki transparansi dalam hal manajemen keuangan. Kami juga menggunakan eksternal audit. Tanggungjawab kami hanya operasional saja, bisa diminta langsung pada Lippo Group. Kami terus berfokus pada apa yang menjadi concern tamu, dengan properti yang sudah berumur, sangat challenging buat kami. Kami akan terus memperbaiki apa yang bisa kami kerjakan,” jelasnya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau Abdullah berharap mengenai kontrak kerjasama yang akan habis, Pemerintah Provinsi Riau harus melibatkan anggota legislatif dalam mengambil keputusan.
“Evaluasi selama 30 tahun berjalan, kami minta data auditnya nanti sebagai bagian kita, melihat masa depannya seperti apa. Jangan pemprov putuskan sendiri, libatkan kami DPRD,” tutupnya.
Humas DPRD Provinsi Riau
